Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Judul : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Deskripsi : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lampiran :

ABSTRAKSI

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah UU No. 3 Tahun 2009; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 8 Tahun 1981.

Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai tata cara pemindanaan terhadap korporasi, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Tata cara penanganan perkara meliputi pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus, pertanggungjawaban grup korporasi, pertanggungjawaban korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran korporasi, pemeriksaan korporasi, pemeriksaan pengurus, pemeriksaan korporasi dan pengurus, gugatan ganti rugi dan restitusi, penanganan harta kekayaan korporasi, hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Selain itu diatur juga mengenai putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

CATATAN: Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 29 Desember 2016.