Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XIII/2015 mengenai permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 69 UU TPPU (R.J. Soehandoyo, S.H., M.H.)

Judul : Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XIII/2015 mengenai permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 69 UU TPPU (R.J. Soehandoyo, S.H., M.H.)
Deskripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi
Lampiran :

ABSTRAKSI

Atas permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh R.J. Soehandoyo, S.H., M.H., Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016, menyatakan “MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA”.

Pokok-pokok PENDAPAT MAHKAMAH terhadap permohonan Uji Materiil dimaksud, adalah sebagai berikut:

  • Dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 (diajukan oleh Akil Mochtar), Mahkamah memandang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asal untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPPU. Namun dalam pertimbangan tersebut Mahkamah juga menegaskan bahwa TPPU tidak berdiri sendiri tetapi ada kaitannya dengan tindak pidana asal, karena tidak mungkin ada TPPU tanpa ada tindak pidana asal. Untuk itu Mahkamah memandang perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kaitan antara tindak pidana asal dengan TPPU.
  • Pengertian TPPU dalam UU 8/2010 tidak hanya diartikan sempit pada pelaku yang aktif melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3 UU 8/2010), namun juga pelaku pasif yang hanya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya (Pasal 4 UU 8/2010), termasuk juga yang hanya menerima, menguasai, dan menggunakan harta kekayaan dimaksud (Pasal 5 UU 8/2010). Dengan pengertian di atas jelas bahwa tujuan pelaku melakukan TPPU bukan hanya menyembunyikan tetapi mengubah asal usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian, dalam berbagai kejahatan keuangan bisa dipastikan dilakukan TPPU untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.
  • TPPU adalah tindak pidana lanjutan (follow up crime) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (predicate crime) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Berbeda dengan tindak pidana lain, TPPU adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun didahului dan mungkin diikuti dengan tindak pidana lain. TPPU merupakan bagian dari serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Karena itulah rezim pemberantasan TPPU berprinsip follow the money, bukan follow the person, karena tindak pidananya yang saling terangkai mengalirkan harta kekayaannya dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Sebagai follow up crime, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukanberarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  • Dalam praktiknya, dengan berlakunya ketentuan Pasal 69 UU 8/2010 penanganan perkara TPPU sangat mungkin akan selesai diperiksa dan diputus terlebih dahulu dari perkara tindak pidana asalnya. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keadaan demikian tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan masalah teknis yudisial dalam arti luas karena Pasal 75 UU 8/2010 telah mengatur penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Dengan teknik penggabungan ini, menurut Mahkamah, seharusnya perbedaan putusan yang mencolok antara TPPU dan tindak pidana asal dapat dihindari; Apalagi dalam rezim penanganan TPPU juga dikenal pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU 8/2010, di mana untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian ini, menurut Mahkamah, akan memudahkan penanganan perkara TPPU, meskipun yang wajib dibuktikan terdakwa hanyalah terkait perolehan objek perkara. Karena jika terdakwa tidak mampu membuktikan asalusul perolehan harta kekayaannya, berarti eksistensi dari tindak pidana asal sudah ada.
  • Dalam perkembangannya, kejahatan semakin terorganisir, bahkan sampai melintasi batas yurisdiksi nasional negara-negara. Kejahatan terorganisir semakin didukung dengan teknologi yang berkembang pesat. Pemberantasan kejahatan ini semakin tertinggal jauh dari modus yang semakin variatif dan kompleks merambah berbagai sektor. TPPU menjadi jalan keluar bagi pelaku kejahatan untuk “menyelamatkan” harta kekayaan hasil kejahatannya dan menghindar dari jeratan hukum. Untuk itu penegakan hukum dalam pemberantasan TPPU haruslah bergerak lebih cepat dari pemberantasan tindak pidana biasa, sebab jika tidak maka akan kehilangan jejak dan bukan hanya TPPU yang tidak dapat dibuktikan, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan, termasuk tindak pidana asal, juga bisa kehilangan bukti. Jika demikian maka negara dan masyarakat akan sangat dirugikan, bukan hanya karena kerugian materil dari harta kekayaan yang telah dicuci, tetapi kerugian karena tidak terungkapnya kejahatan. Sistem penanganan perkara TPPU yang diatur dalam UU 8/2010 sesungguhnya memberikan kemudahan dalam penegakannya. Pasal 69 UU 8/2010 menjadi salah satu ketentuan yang mempermudah dan mempercepat gerak penegak hukum dalam penanganan TPPU. Sebaliknya, jika dalam penanganan TPPU harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asal yang mungkin lebih rumit dalam pembuktian, terlebih apabila harus menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, keadaan demikian akan menghabiskan waktu lama, sehingga penanganan perkara TPPU akan sangat terlambat, hal mana tidak bersesuaian dengan semangat UU 8/2010 untuk menangani TPPU dengan cepat dan tepat, serta akan memberi kesempatan kepada tersangka TPPU untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidananya; Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan Pasal 69 yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula bersesuaian dengan semangat pemberantasan tindak pidana terorganisir.
  • Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam putusan tersebut, terdapat 2 (dua) Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, mengingat perkara a quo substansinya sama dengan Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 maka dua hakim konstitusi tersebut tetap berpendirian pada pendapat berbedanya sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 77/PUU-XII/2014, bertanggal 12 Februari 2015.