Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Judul : Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Deskripsi : Surat Edaran
Lampiran :

ABSTRAKSI

Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770) menyatakan bahwa instansi berwenang serta PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, tanpa diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau Korporasi dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala PPATK tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah: Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Dalam Surat Edaran ini diatur tentang: pemblokiran secara serta merta dan pengawasan.