Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Barang dan/ atau Jasa Lain

Kategori Peraturan PPATK
Nomor/Tahun
Status
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[]

, tanggal 29 January 2021, Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Barang dan/ atau Jasa Lain -- Jakarta, 2021.

BN 2021 (71): 62 hlm.

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Barang dan/ atau Jasa Lain

PER PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN MELALUI APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ ATAU JASA LAIN

2021

PER PPATK NOMOR 2 TAHUN 2021, BN 2021/NO. 71: 62 hlm.

PERATURAN PPATK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN MELALUI APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ ATAU JASA LAIN

ABSTRAK :

-

Untuk optimalisasi pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorime, PPATK telah mengembangkan aplikasi goAML sebagai sarana untuk penyampaian pelaporan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakterisitik pelaporan penyedia barang dan/ atau jasa lain

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PerPres No. 50 Tahun 2011; PerPres Nomor 48 Tahun 2012; PerPPATK Nomor 12 Tahun 2020

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Kewajiban Pelaporan Penyedia barang dan/ atau jasa lain atas laporan transaksi dan laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goaml

CATATAN :

-

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Januari 2021

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai