Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kategori Peraturan PPATK
Nomor/Tahun
Status
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[]

, tanggal 11 December 2020, organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan -- Jakarta, 2020.

BN 2020 (1471): 45 hlm.

organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PER PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

ORGANISASI - TATA KERJA

2020

PERKA PPATK NOMOR 12 TAHUN 2020, BN 2020/NO. 1471: 45 hlm.

PERATURAN PPATK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta menindak lanuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang lebih proposional, efektif dan efisien, perlu menata Kembali organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PerPres Nomor 48 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PerPres Nomor 103 Tahun 2016; Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019

 

-

dalam peraturan ini diatur tentang: kedudukan, tugas dan fungsi ppatk, susunan organisasi ppatk, kelompok jabatan fungsional, tenaga ahli --> Dalam Peraturan ini diatur tentang: kedudukan, tugas dan fungsi PPATK, susunan organisasi PPATK, tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan PPATK, kelompok jabatan fungsional, tenaga ahli, dan tata kerja PPATK. Selanjutnya, dalam Peraturan PPATK ini juga mengatur mengenai penetapan koordinator dan koordinator kelompok. Selain itu, Peraturan PPATK ini memberi mekanisme kerja baru dalam pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan. Dalam hal ini, terdapat penggabungan fungsi analisis dan pemeriksaan ke dalam 2 (dua) sektor sesuai dengan tindak pidana asal.

CATATAN :

-

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Desember 2020.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai