Penyelenggaraan JDIHN and LDCC Awards menjadi salah satu implementasi sosialisasi informasi dan dokumentasi hukum pada BPHN selaku Pusat JDIHN, agar dapat diterapkan pada anggota JDIHN lainnya dan kemudian menjadi salah satu bahan penilaian kinerja anggota JDIHN pada tahun 2024. Dengan adanya kompetisi seperti ini diharapkan anggota JDIHN dapat lebih terpacu kreativitasnya dalam mensosialisasikan dokumen dan informasi hukum melalui media sosial. Oleh karena itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari kegiatan Pertemuan Nasional Pengelola JDIH. Selain anggota JDIHN, peserta kegiatan juga berasal dari instansi pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Pelajar dan/atau Mahasiswa, Pekerja Industri Kreatif, serta Profesional (Praktisi Hukum) dan/atau Paralegal.

Dalam rangka 2 (dua) dekade Gerakan APU PPT, PPATK menyelenggarakan diseminasi peraturan perundangundangan dengan tema “Kebijakan dan Regulasi Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Lintas Batas Wilayah Pabean Indonesia” yang bertujuan untuk menguatkan rezim antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan efektivitas mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui penerapan kolaborasi dan sinergi yang baik antara sektor publik dengan sektor privat.publik dengan sektor privat.

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali meraih penghargaan JDIHN Awards dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada Selasa, 18 Oktober 2022 dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 bertempat di Jakarta. Pada tahun ini PPATK meraih predikat terbaik III pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Utama PPATK, Alberd Teddy Benhard Sianipar. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mengatakan pengelolaan JDIH yang berkelanjutan adalah kebutuhan setiap pemilik dokumentasi produk hukum di Indonesia, terutama di zaman yang serba menuntut kecepatan dan ketepatan waktu maupun informasi. “Pengelolaan dokumentasi produk hukum saat ini membutuhkan peran kemajuan teknologi informasi untuk dapat memberikan kemudahan jangkauan masyarakat untuk mengaksesnya,” jelas Yasonna. Ia menambahkan bahwa banyak sekali manfaat JDIH bagi masyarakat dan kementerian/lembaga. “Melalui dokumentasi regulasi yang ada JDIHN, barangkali kita dapat menganalisis berbagai kelemahan produk hukum di Indonesia seperti tumpang tindih kebijakan,” ungkapnya. Sekretaris Utama PPATK mengapresiasi atas capaian ini, karena menunjukkan komitmen PPATK untuk memberikan pelayanan yang prima dalam hal penyediaan produk hukum PPATK secara mudah dan dengan jangkauan yang lebih luas. “Tentu prestasi ini tidak akan menjadikan kami berpuas diri. Berbagai evaluasi kedepannya akan dilakukan dan terus mengembangkan layanan JDIH PPATK agar semakin mudah dijangkau, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal,” ungkap Alberd. Lebih lanjut, Alberd mengatakan peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum juga sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus. “Ke depan, tidak hanya dalam penyediaan produk hukum saja namun kami juga akan berfokus pada bentuk kegiatan inovatif lain untuk mengundang partisipasi serta mendapatkan beragam masukan dan saran dari masyarakat,” pungkasnya. (MT)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi yang meningkat, serta dalam meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menetapkan Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke PPATK

Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bermotif ekonomi, dilakukan berbagai upaya untuk merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. Terdapat kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Penyitaan dan perampasan aset tersebut telah disusun dalam bentuk Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.