Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu Jaringan Dokumen Informasi dan Hukum - Pusat Pelaporan dan Alalisis Transaksi Keuangan

PER PPATK NOMOR PER-17/1.05/PPATK/09/13 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEJABAT DAN PEGAWAI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEJABAT DAN PEGAWAI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Per PPATK Nomor Per-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor Per- 11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Kajian Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya dilakukan ole Penyidik Lain

Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya dilakukan ole Penyidik Lain

Kajian Hukum Ketentuan Anti Tipping off Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tinjauan Hukum mengenai Ketentuan Anti Tipping off Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Egmont Group

-

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

-

Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan

-

Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset

Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasinya

Kajian Hukum Pembuktian Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembuktian Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam DTTOT

-

PPATK 3rd LEGAL FORUM “Menyambut Pemberlakuan Pajak Karbon (Carbon Tax)” :Mewujudkan Green Economy Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang pada Pajak Karbon

-

Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi goAML bagi Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

PEDOMAN PEMILIHAN JENIS TRANSAKSI (TRANSMODE CODE) DAN INSTRUMEN TRANSAKSI (FUNDS CODE) DALAM APLIKASI GOAML BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi goAML bagi Koperasi yang melakukan usaha Simpan Pinjam

PEDOMAN PEMILIHAN JENIS TRANSAKSI (TRANSMODE CODE) DAN INSTRUMEN TRANSAKSI (FUNDS CODE) DALAM APLIKASI GOAML BAGI KOPERASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM

Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia Melalui Aplikasi goAML

-

Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

-

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

-

Peraturan PPATK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) Atas Jenis PNBP Penyelenggaraan Program Pelatihan

Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Program Pelatihan Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Untuk Tingkat Lanjutan Bagi Pihak Pelapor, Serta Penggunaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Tugas Dan Fungsi

Peraturan PPATK Nomor 23 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) Atas Jenis PNBP

Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) Atas Jenis Pnbp Berupa Denda Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan Ke Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Oleh Pihak Pelapor

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan

-

SE Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi

-

SE Kepala PPATK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah

-

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

-

Peraturan Kepala PPATK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan PPATK

-

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada PPATK

-

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

-

SE Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi Dan Instrumen Transaksi Dalam Aplikasi Goaml Bagi Perusahaan Pembiayaan

Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) Dan Instrumen Transaksi (Funds Code) Dalam Aplikasi Goaml Bagi Perusahaan Pembiayaan

SE Kepala PPATK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi Dan Instrumen Transaksi Dalam Aplikasi Goaml Bagi Penyelenggara Transfer Dana

Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) Dan Instrumen Transaksi (Funds Code) Dalam Aplikasi Goaml Bagi Penyelenggara Transfer Dana

SE Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi Dan Instrumen Transaksi Dalam Aplikasi Goaml Bagi Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) Dan Instrumen Transaksi (Funds Code) Dalam Aplikasi Goaml Bagi Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

SE Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi Dan Instrumen Transaksi Dalam Aplikasi Goaml Bagi BPR dan BPR Syariah

Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) Dan Instrumen Transaksi (Funds Code) Dalam Aplikasi Goaml Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Peraturan Kepala PPATK Nomor 21 Tahun 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan

-

Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dan Tindak Pidana Pencucian Uang /Tindak Pidana Lain

-

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Tata cara Pemerian Perlindungan Khusus Terkait Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

-

Peraturan Bank Indonesia Tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam Dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

-

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK

-

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 TAHUN 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

-

Peraturan PPATK Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi

-

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU

-

Bahan Diseminasi PP Nomor 2 Tahun 2016 : Pemanfaatan Dan Informasi Dari Instansi Pemerintah Atau Lembaga Swasta Oleh PPATK

-

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

-

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Pembawaan Uang Tunal Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia..

-

Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

-

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Asia Pacific Group On Money Laundering

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 04 Tahun 2021

Pedoman Penggunaan Format Transaksi dan Format Aktivitas Dalam Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) Dan Instrumen Transaksi (Funds Code) Dalam Aplikasi goAML Bagi Bank Umum

-

Peraturan Kepala PPATK Nomor : PER- 11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan

-

Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Person

-

Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan TKM, TKT, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Melalui Aplikasi goAML bagi Penyedia Jasa Keuangan

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi goAML bagi Penyedia Jasa Keuangan

Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML bagi Profesi

Tata Cara Penyampaian Laporan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML bagi Profesi

Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 02 Tahun 2021 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

-

Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme

Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme

Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus

Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus

Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML bagi Pihak Pelapor

Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML bagi Pihak Pelapor

Peraturan PPATK Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Koordinator dan Koordinator Kelompok Di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Koordinator dan Koordinator Kelompok Di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan PPATK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi goAML oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan

Tata Cara Penggunaan Aplikasi goAML oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan

ANOTASI PUTUSAN PERKA TPPU PUTUSAN PN DEPOK No Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk. a.n TERDAKWA SITI NURAIDA HASIBUAN

RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKA TPPU PUTUSAN PN DEPOK No Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk. a.n TERDAKWA SITI NURAIDA HASIBUAN

ANOTASI PUTUSAN PERKARA TPPU PUTUSAN MA No 336K/PID.SUS/2015 a.n. TERDAKWA M. AKIL MOCHTAR

RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKARA TPPU PUTUSAN MA No 336K/PID.SUS/2015 a.n. TERDAKWA M. AKIL MOCHTAR

ANOTASI PUTUSAN PERKARA TPPU PUTUSAN MA No 631K/PID.SUS/2016 a.n. TERDAKWA ROBERT TANTULAR, M.BA.

RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKARA TPPU PUTUSAN MA No 631K/PID.SUS/2016 a.n. TERDAKWA ROBERT TANTULAR, M.BA.

ANOTASI PUTUSAN PERKARA TPPU PUTUSAN PN SERANG No 588/Pid.B/2018/PN.Srg. a.n. TERDAKWA CHRISTIAN TANOS

RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKARA TPPU PUTUSAN PN SERANG No 588/Pid.B/2018/PN.Srg. a.n. TERDAKWA CHRISTIAN TANOS

ANOTASI PUTUSAN PERKARA TPPU PUTUSAN PN BOGOR No 01/PID.P-PHK/2014/PN.Bgr. (PUTUSAN IN REM ASSET FORFEITURE)

RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKARA TPPU PUTUSAN PN BOGOR No 01/PID.P-PHK/2014/PN.Bgr. (PUTUSAN IN REM ASSET FORFEITURE)

Putusan Perkara NOMOR : 28/PID.SUS/2019/PT PTK Terdakwa Atas Nama Lisda Nova

Putusan Nomor 27/Pid.Sus -TPK/2020/PN Sby Terdakwa Atas Nama Imansyah Sofyan Hadi

Putusan Nomor : 18/Pidsus K/2014/PT-Mdn Terdakwa Atas Nama Ir Azzam Rizal

Putusan NOMOR 17/TIPIKOR/2015/PT.BDG. Terdakwa Atas Nama Ade Swara dan Nur Latifah

Putusan nomor : 208/PID.SUS/2017/PT.DKI Terdakwa Atas Nama Rabiatun Sa Diah

Putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK Terdakwa atas nama Susanto Alias Wesley

Putusan Perkara NOMOR 1491 K/PID.SUS/2016 Terdakwa Atas Nama Joni Wijaya

Perkara Nomor 301 K/PID.SUS/2017 Terdakwa Atas Nama Georgius Rudi Hartono

Perkara Nomor 253 / Pid.Sus / 2017 / PN.Kbm Terdakwa Atas Nama Budi Santoso Bin M Soewandi

Putusan Perkara Nomor 1072K/PID.SUS/2018 Terdakwa Atas Nama Ahmad Lusi Bin Lulu Sima

Putusan Perkara Nomor 143 K/PID.SUS/2017 Terdakwa Atas Nama Abdullah Alias Dulah

Putusan Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN. Smg. Terdakwa Triana Martinawati

Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN.Wgp. Terdakwa Atas Nama Dina Rahmawati

Putusan Perkara Nomor 14/PID.Sus/2016/PN.Pkl. Terdakwa Atas Nama Muhammad Taufik

Putusan Perkara Nomor: 1308/Pid.B/2017/PN. Bdg Terdakwa Atas Nama Frans Leonardi

Putusan Perkara Nomor: 54/Pid.B/2019/PN.Snt Terdakwa Atas Nama Deddy Jasit Arianto

Putusan Perkara Nomor 1805/Pid.B/2019/PN Sby Terdakwa Atas Nama Drs HC Edy Purnomo

Putusan Perkara Nomor 2322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt Terdakwa Atas Nama IMANUEL ARDI KRISTIANTO

Putusan Banding Perkara Nomor 1154/PID/2019/PT.MKS Terdakwa Atas Nama H.MUH.HAMZAH MAMBA.SHi, Als ABU HAMZAH Als. HAMZAH Als PAK ABU Als ANCA Bin SAPARENG MAMBA.

Putusan Perkara Nomor 235/pid.b/2019/pn/sbr Terdakwa Atas Nama Deni Alias Deni Damora Bin Khomedi. Alm

Putusan Banding Perkara Nomor 19 4/ PID / 2019 / PT MKSTerdakwa Atas Nama H.MUH.KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO

Putusan Banding Perkara Nomor 194/ PID / 2019 / PT MKS Terdakwa Atas Nama H.MUH.KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO

Putusan Perkara Nomor 1377_pid.b_2018_pn_mks_ Terdakwa Atas Nama H.MUH.KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO

Putusan Perkara Nomor 145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL Atas Nama Terdakwa Farah Diana Adithaputri

Putusan Perkara Nomor 1379/Pid.B/2018/PN.MKS. Atas Nama Terdakwa NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MASYUR MAULANA

Peraturan PPATK Nomor 07 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat

Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.B/2018/PN. Dpk. Atas Nama SITI NURAIDA HASIBUAN Alias KIKI

Putusan Perkara Nomor : 588/Pid.B/2018/PN. Srg. Atas Nama Terdakwa Christian Thanos

Putusan Perkara Nomor: 929/Pid.B/2016/PN. Btm. Atas Nama Terdakwa Tommy Andika Janur

PUTUSAN Nomor: 929/Pid.B/2016/PN. Btm. Atas Nama Terdakwa Tommy Andika Janur

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Dr.M.Akil Mochtar, S.H.,M.H.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 R.J. Soehandoyo, S.H., M.H.

Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta

PENCANTUMAN IDENTITAS - PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA - ORANG - KORPORASI - DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI - SENJATA PEMUSNAH MASSAL 2017 Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Peraturan Kepala PPATK Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

-

Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan

-

Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos

-

Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah

-

Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat

-

Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

-

Peraturan Kepala PPATK Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 02 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Peraturan Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

-

Pencabutan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PERGADAIAN 2017 PERKA PPATK NO. 01, BN 2017/NO. 593 : 4 hlm. PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 14/1.02.1/PPATK/10/2011 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PERGADAIAN ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur. Dalam hal ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menetapkan ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa bagi pergadaian melalui penetapan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan mulai tanggal 31 Desember 2012. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasannya, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank termasuk pergadaian. Selanjutnya, untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pergadaian, berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 16 Januari 2017 antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pencabutan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian. - Dasar hukum Peraturan Kepala PPATK ini adalah UU No. 8 Tahun 2010; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 9 Tahun 2013; Perpres No. 50 Tahun 2011. - Peraturan Kepala PPATK ini menyatakan bahwa Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. CATATAN : - Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 April 2007

Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Profesi

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Miliki Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Contoh-Contoh Pengisian Uraian Rincian Transaksi Pada Laporan Transaksi Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lain

-

Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

-

Peraturan Kepala PPATK Nomor 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

-

PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

PENCANTUMAN IDENTITAS - PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA - ORANG - KORPORASI - DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS 2015 PERATURAN BERSAMA NO. 01/PB/MA/II/2015; NO. 03; NO. 1; NO. B.66/K.BNPT/2/2015; NO. 01/1.02/PPATK/2/15, BN 2015/NO. 231 PERATURAN BERSAMA TENTANG PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS, DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS ABSTRAK : - Salah satu bentuk upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dilakukan melalui pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Sumber pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris berasal dari Pemerintah Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme belum mengatur secara rinci mengenai tata cara pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. - Dasar hukum Peraturan Bersama ini adalah: UU No. 9 Tahun 2013. - Dalam Peraturan Bersama ini diatur tentang tata cara pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Bersama ini meliputi pencantuman atau pembaruan, perpanjangan, penghapusan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Setiap instansi terkait harus mempedomani petunjuk teknis mengenai tata cara pengajuan pencantuman atau pembaruan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan Pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama ini. CATATAN : - Pelaksanaan Peraturan Bersama ini dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan bersama. - Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Februari 2015.

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika

Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata cara penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat

Tata cara penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER- 03/1.01/PPATK/02/13 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

Produk Hukum

Lembaga Terkait

Online	: 0
Harian	: 9
Bulanan	: 373
Tahunan	: 711
Total	: 4464