Dalam rangka memenuhi kebutuhan permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi yang meningkat, serta dalam meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menetapkan Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke PPATK

Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bermotif ekonomi, dilakukan berbagai upaya untuk merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. Terdapat kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Penyitaan dan perampasan aset tersebut telah disusun dalam bentuk Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Kegiatan workshop “Penguatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021” ini merupakan titik awal dari rangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas penyidik yang baru menerima wewenang penyidikan TPPU, bahkan lebih luas lagi untuk memperkuat renzim anti pencucian uang khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana asal di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tindak pidana asal di bidang kelautan dan perikanan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan progresif terkait uji materi (judicial review) atas penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dan berpendapat bahwa frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU TPPU memberikan pengertian dalam arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa secara jelas dan tegas (expressis verbis) tidak ada pengecualian siapa pun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana. Tidak ada alasan hukum apa pun yang dapat dibenarkan apabila penegasan norma Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimaknai secara terbatas dalam penjelasan Pasal 74 undang-undang tersebut. Atas dasar tersebut, putusan ini telah memperluas kewenangan PPNS yang sebelumnya tidak termuat dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah membukakan jalan bagi PPNS guna menyidik tindak pidana asal sekaligus penyidikan tindak pidana pencucian uang. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat penting dalam rangka optimalisasi penyelamatan aset (asset recovery) hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana kelautan dan perikanan, dan seluruh tindak pidana asal dengan motif ekonomi lainnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan putusan progresif terkait uji materi (judicial review) atas penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dan berpendapat bahwa frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU TPPU memberikan pengertian dalam arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah membukakan jalan bagi PPNS guna menyidik tindak pidana asal sekaligus penyidikan tindak pidana pencucian uang. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat penting dalam rangka peran PPNS sebagai penyidik baru TPPU dalam melakukan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan penanganan TPPU diharapkan hasil kejahatan tindak pidana asal dengan motif ekonomi lainnya dapat dipulihkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PPATK akan menyelenggarakan kegiatan Webinar Seri 4: Optimalisasi Penanganan TPPU oleh PPNS sebagai Penyidik Baru TPPU berdasarkan Putusan MK atas Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021 bagi para pemangku kepentingan, baik penyidik, hakim, lembaga pengawas dan pengatur, kementerian/lembaga terkait, asosiasi pihak pelapor, dan akademisi agar mengetahui adanya kerangka hukum legal framework) baru yang bertujuan untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana