Produk Hukum Terbaru
Siaran Pers
Kegiatan
Webinar JR UU Nomor 8 Tahun 2010 Seri 3 Menakar Penyidikan TPPU oleh seluruh PPNS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021 "
  1 tahun yang lalu Administrator
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan progresif terkait uji materi (judicial review) atas penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dan berpendapat bahwa frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU TPPU memberikan pengertian dalam arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa secara jelas dan tegas (expressis verbis) tidak ada pengecualian siapa pun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana. Tidak ada alasan hukum apa pun yang dapat dibenarkan apabila penegasan norma Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimaknai secara terbatas dalam penjelasan Pasal 74 undang-undang tersebut. Atas dasar tersebut, putusan ini telah memperluas kewenangan PPNS yang sebelumnya tidak termuat dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah membukakan jalan bagi PPNS guna menyidik tindak pidana asal sekaligus penyidikan tindak pidana pencucian uang. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat penting dalam rangka optimalisasi penyelamatan aset (asset recovery) hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana kelautan dan perikanan, dan seluruh tindak pidana asal dengan motif ekonomi lainnya.
...
Webinar JR UU Nomor 8 Tahun 2010 Seri 4: Optimalisasi Penanganan TPPU oleh PPNS sebagai Penyidik Baru TPPU berdasarkan Putusan MK atas Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021
  1 tahun yang lalu Administrator
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan putusan progresif terkait uji materi (judicial review) atas penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dan berpendapat bahwa frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU TPPU memberikan pengertian dalam arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah membukakan jalan bagi PPNS guna menyidik tindak pidana asal sekaligus penyidikan tindak pidana pencucian uang. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat penting dalam rangka peran PPNS sebagai penyidik baru TPPU dalam melakukan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan penanganan TPPU diharapkan hasil kejahatan tindak pidana asal dengan motif ekonomi lainnya dapat dipulihkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PPATK akan menyelenggarakan kegiatan Webinar Seri 4: Optimalisasi Penanganan TPPU oleh PPNS sebagai Penyidik Baru TPPU berdasarkan Putusan MK atas Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021 bagi para pemangku kepentingan, baik penyidik, hakim, lembaga pengawas dan pengatur, kementerian/lembaga terkait, asosiasi pihak pelapor, dan akademisi agar mengetahui adanya kerangka hukum legal framework) baru yang bertujuan untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
...
Kontak Kami
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.35, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120
Telepon : 021 3850455/ 3853922
Faxmile : 021 3856809/ 3856826
Email : jdih@ppatk.go.id
Hubungi Kami
Catalog Koleksi Perpustakaan JDIH

Otopsi kejahatan bisnis / Robintan Sulaiman.

Governance, corruption & economic performance / George T. Abed, Sanjeev Gupta, editors.

Terrorism and the UN : before and after September 11 / edited by Jane Boulden and Thomas G. Weiss.

All is clouded by desire : global banking, money laundering, and international organized crime / Alan A. Block and Constance A. Weaver.

Capitalism's Achilles heel : dirty money and how to renew the free-market system / Raymond W. Baker.

Crime school : money laundering : true crime meets the world of business and finance / Chris Mathers.

Policing the globe : criminalization and crime control in international relations / Peter Andreas and Ethan Nadelmann.

The heartless stone : a journey through the world of diamonds, deceit, and desire / Tom Zoellner.

Fighting corruption from Aceh to Papua : 10 stories on corruption eradication in Indonesia. / Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Korupsi & illegal logging : dalam sistem desentralisasi / I.G.M. Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, S.H., M. Hum.