Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali meraih penghargaan JDIHN Awards dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada Selasa, 18 Oktober 2022 dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 bertempat di Jakarta. Pada tahun ini PPATK meraih predikat terbaik III pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Utama PPATK, Alberd Teddy Benhard Sianipar. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mengatakan pengelolaan JDIH yang berkelanjutan adalah kebutuhan setiap pemilik dokumentasi produk hukum di Indonesia, terutama di zaman yang serba menuntut kecepatan dan ketepatan waktu maupun informasi. “Pengelolaan dokumentasi produk hukum saat ini membutuhkan peran kemajuan teknologi informasi untuk dapat memberikan kemudahan jangkauan masyarakat untuk mengaksesnya,” jelas Yasonna. Ia menambahkan bahwa banyak sekali manfaat JDIH bagi masyarakat dan kementerian/lembaga. “Melalui dokumentasi regulasi yang ada JDIHN, barangkali kita dapat menganalisis berbagai kelemahan produk hukum di Indonesia seperti tumpang tindih kebijakan,” ungkapnya. Sekretaris Utama PPATK mengapresiasi atas capaian ini, karena menunjukkan komitmen PPATK untuk memberikan pelayanan yang prima dalam hal penyediaan produk hukum PPATK secara mudah dan dengan jangkauan yang lebih luas. “Tentu prestasi ini tidak akan menjadikan kami berpuas diri. Berbagai evaluasi kedepannya akan dilakukan dan terus mengembangkan layanan JDIH PPATK agar semakin mudah dijangkau, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal,” ungkap Alberd. Lebih lanjut, Alberd mengatakan peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum juga sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus. “Ke depan, tidak hanya dalam penyediaan produk hukum saja namun kami juga akan berfokus pada bentuk kegiatan inovatif lain untuk mengundang partisipasi serta mendapatkan beragam masukan dan saran dari masyarakat,” pungkasnya. (MT)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi yang meningkat, serta dalam meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menetapkan Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke PPATK

Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bermotif ekonomi, dilakukan berbagai upaya untuk merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. Terdapat kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Penyitaan dan perampasan aset tersebut telah disusun dalam bentuk Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Kegiatan workshop “Penguatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021” ini merupakan titik awal dari rangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas penyidik yang baru menerima wewenang penyidikan TPPU, bahkan lebih luas lagi untuk memperkuat renzim anti pencucian uang khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana asal di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tindak pidana asal di bidang kelautan dan perikanan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan progresif terkait uji materi (judicial review) atas penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dan berpendapat bahwa frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU TPPU memberikan pengertian dalam arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa secara jelas dan tegas (expressis verbis) tidak ada pengecualian siapa pun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana. Tidak ada alasan hukum apa pun yang dapat dibenarkan apabila penegasan norma Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimaknai secara terbatas dalam penjelasan Pasal 74 undang-undang tersebut. Atas dasar tersebut, putusan ini telah memperluas kewenangan PPNS yang sebelumnya tidak termuat dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah membukakan jalan bagi PPNS guna menyidik tindak pidana asal sekaligus penyidikan tindak pidana pencucian uang. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat penting dalam rangka optimalisasi penyelamatan aset (asset recovery) hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana kelautan dan perikanan, dan seluruh tindak pidana asal dengan motif ekonomi lainnya.